HUKUM DAGANG

HUKUM DAGANG

pertemuan ke-1 

kelas D

dosen: M. Hosen SH.MH

blog ini disampaikan oleh : Yunia Hardika Sari 

Hukum dagang merupakan hukum perdata khusus yang berlaku untuk pedagang. Hukum dagang lahir karena adanya perilaku dari orang-orang tertentu yang melakukan proses jual-beli

Adapun bagian dari hukum dagang adalah:

1.       Adanya kegiatan jual-beli

2.       Adanya pedagang : yaitu orang yang melakukan kegiatan jual-beli.

Bentuk-bentuk hukum perdata :

1.       Hukum perdata materil: hukum perdata mengenai hak-dan kewajiban.

2.       Hukum perdata frormeel: hukum perdata mengenai tindakan jika tidak dipenuhinya hk.perdata materil.

Sifat hukum perdata:

1.       Khusus : berlaku untuk orang atau bentuk perbuatan tertentu.

2.       Umum : berlaku untuk semua jenis perbuatan.

SEJARAH HUKUM DAGANG:

• ·         Pada tahun 1807 Belanda merdeka dari Prancis, maka dari itu Belanda membuat hukum perdata sendiri yaitu dikenal dengan BW (burgelijk wet boek)

•          Prancis merupakan Negara pertama yang memiliki hukum perdata sendiri (corpus iuris civilis / code civil). Oleh Napolleon yang menganut aliran yurisis menganggap bahwa hukum itu adalah undang-undang, hal ini dikarenakan saat itu undang-undang dianggap hukum yang paling sempurna atau disebut juga aliran Legisme.

• ·         Lahirnya hukum dagang setelah dibentuknya code civil karena dianggap masih adanya kekosongan hukum didalamnya sehingga dibuatlah ketentuan khusus untuk orang-orang yang melakukan perniagaan yaitu dari code de commerce kemudian dilengkapi dengan code de lamarine (1807), oleh Belanda dibuatlah juga hukum dagang yang disebut dengan WVK sehingga terpisahlah antara BW dengan WVK (wetbeok ven kophandel)

• ·         Dalam pasal 1 WVK ketentuan-ketentuan yang tidak diatur dalam WVK barulah digunakan BW. Contohnya : mengenai perjanjian dan perikatan (pasal 1313 KUHPdt)

• ·         Dalam proses penerimaan BW dan WVK, WVK-lah yang paling cepat diterima oleh bumi putera karena bumi putera sudah memiiki BW akan tetapi belum memiliki hukum dagang.

 

Sumber Hukum Dagang

Hukum Dagang di Indonesia bersumber pada :

1.       Hukum tertulis yang dikodifikasikan

a.       KUHD

b.      KUHS

2.        Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan yaitu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan.

KUHD mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848 berdasarkan asas konkordansi.